Forum Komunikasi Honorer Nakes dan non nakes (FKHN) Kabupaten Tasikmalaya Datangi Kemenkes

Forum Komunikasi Honorer Nakes dan non nakes (FKHN) Kab. Tasikmalaya di dampingi Komisi IV DPRD, dan Dinas Kesehatan membuka komunikasi dengan pemerintah pusat terkait nasib honorer tenaga kesehatan kedepannya.

Hal itu disampaikan perwakilan Forum Komunikasi Honorer Nakes non nakes (FKHN) Kab. Tasik, Rudi hartono, usai audiensi dengan Direktorat Jendral Kesehatan, Selasa 08 Agustus 2022.

Menurutnya, pemerintah melalui Menpan RB di 2023 memastikan sudah tidak ada lagi tenaga honorer di instansi pemerintah, karena hanya akan ada ASN dan P3K.

Ia berharap, pemerintah mengutamakan pengangkatan tenaga honorer yang sudah lama mengabdi melalui tahapan seleksi.

“Kita minta keterbukaan data yang sudah masuk data base Kemenkes, melalui Aplikasi SISDMK (Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan), terus minta adanya afirmasi," tegas Rudi.

Rudi kembali menegaskan, adanya afirmasi pengangkatan untuk tenaga honorer yang sudah mengabdi, jangan ada pemutusan hubungan kerja di 2023 akibat kebijakan Menpan RB. Pihaknya memohon adanya penataan sistem pada SDM nakes dan non nakes yang lebih baik.

Selanjutnya, pihaknya akan terus mengupayakan komunikasi terhadap semua pemangku kepentingan. Baik itu Menpan RB, Menkes, maupun dengan Komisi IX DPR RI, bahkan jika perlu sampai ke Presiden.

Ditanya hasil pertemuan dengan Kemenkes, Rudi mengatakan, mereka memberikan support dan akan segera mengusulkannya.

“Tadi Ibu Dirjen Kemenkes, beliau support kita dengan adanya gerakan FKHN ini, serta membawa data analisis permasalahan kesehatan di Kab. Tasikmalaya khususnya, pun secara umum yang terjadi di Indonesia,” ungkap Rudi.