Protes Ratusan Warga Dua Desa di Kec. Parungponteng Sambangi GebuTasikmalaya Tuntut Perbaikan Infrastruktur Jalan yang Rusak

Protes Warga Ratusan Warga Dua Desa di Kec. Parungponteng Sambangi GebuTasikmalaya Tuntut Perbaikan Infrastruktur Jalan yang Rusak

Kecamatan Parungponteng, Kabupaten Tasikmalaya - Ratusan warga dari dua desa, yaitu Desa Barumekar dan Sirnajaya, mengunjungi gedung Bupati Tasikmalaya pada Selasa, 16 Mei 2023, dengan rasa kesal karena infrastruktur jalan di wilayah mereka yang rusak parah selama belasan tahun dibiarkan tanpa perbaikan.


Mujib Rahman Wahid, Koordinator lapangan aksi, mengungkapkan tuntutan warga terkait kondisi jalan Parung Kadongdong Gorowong Singkup yang merupakan jalan kabupaten. Menurutnya, jalan tersebut belum pernah mendapatkan perhatian dari pemerintah kabupaten selama hampir 15 tahun.


"Kami warga desa Sirnajaya dan Barumekar hanya menjadi korban politik dengan janji-janji yang terucap namun tak pernah terealisasi," keluhnya dengan penuh penyesalan.


Ada beberapa tuntutan yang disampaikan oleh warga. Pertama, mereka meminta Bupati untuk meninjau langsung kondisi jalan Parung Kadongdong Gorowong Singkup. Kedua, mereka menginginkan jalan tersebut menjadi prioritas dalam proses pembangunan. Ketiga, mereka menuntut pembangunan ruas jalan tersebut dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 atau 2024.


Mujib menegaskan bahwa warga tidak ingin terlibat hanya dalam momen politik semata tanpa adanya tindakan yang nyata. Selama tiga periode kepemimpinan Bupati, termasuk saat ini dengan kepemimpinan H. Ade Sugianto dan Cecep Nurul Yakin, warga tidak pernah dihubungi sama sekali.


Kerusakan parah pada infrastruktur jalan ini sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas di wilayah tersebut. Ruas jalan Parung Gorowong mengalami kerusakan parah sepanjang 7,5 kilometer. Oleh karena itu, warga menolak untuk berdiam diri tanpa melakukan tindakan.


"Kami menuntut perbaikan ruas jalan ini karena berhubungan dengan aktivitas ekonomi dan kesehatan warga. Jika Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tasikmalaya rendah, tidak mengherankan karena salah satunya disebabkan oleh faktor infrastruktur," ujar Mujib.


Dia menambahkan bahwa salah satu ciri kegagalan seorang pemimpin adalah ketidakmampuannya untuk bertemu dengan warganya. Saat ada taruhan politik dengan janji yang mudah diberikan, tetapi ketika masyarakat memiliki keluhan, mereka diabaikan.


Sementara itu, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya, Asep Zam Zama Nizar, menyebutkan bahwa perbaikan infrastruktur jalan tidak menjadi prioritas program, tetapi akan dilakukan perbaikan secara bertahap.


Untuk ruas jalan Barumekar, tahun ini direncanakan ada pemeliharaan dengan anggaran tidak lebih dari Rp 100 Juta. Sedangkan untuk tahun 2024, rencananya sudah termasuk dalam sistem informasi pemerintah daerah (SIPD). Asep menjelaskan bahwa Dinas Pekerjaan Umum (PU) merupakan seperti sebuah gelas yang siap diisi oleh pihak yang bertanggung jawab. Termasuk Bupati dan Sekretaris Daerah, mereka memiliki peran yang sama. Namun, mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja tidak akan cukup untuk memperbaiki semua infrastruktur yang rusak.


Asep menyebutkan bahwa kebijakan pengelolaan anggaran tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Bupati harus mengatur penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Meskipun demikian, Asep berharap bahwa pada tahun 2024, infrastruktur jalan dapat ditangani secara maksimal demi kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas.


Aksi protes warga terhadap kondisi infrastruktur jalan yang rusak parah di dua desa ini menjadi sorotan masyarakat. Mereka merasa diabaikan oleh pemerintah setempat dan merasa perlu menyampaikan tuntutan mereka agar perbaikan infrastruktur dapat dilakukan segera. Kondisi infrastruktur jalan yang buruk juga berdampak pada aktivitas ekonomi dan kesehatan warga, sehingga mendesak untuk mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.


Pemerintah diharapkan dapat merespons tuntutan warga dengan serius dan segera mengambil tindakan untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran juga diharapkan agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Warga berharap agar perbaikan jalan dapat dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama agar kehidupan sehari-hari mereka dapat berjalan lebih lancar dan aman.

Ada pertanyaan? Diskusikan dengan penulis atau pengguna lain
Tautan disalin ke papan klip!